Bupati Dedi Ingin SMA & SMK di Purwakarta Tetap Gratis

PURWAKARTA - Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi berharap sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK) di Purwakarta masih gratis, meskipun administrasi pengelolaannya diambil alih pemerintah provinsi (Pemprov).
Harapan tersebut menyusul keluarnya UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, yang menggeser kewenangan pengelolaan SMA/SMK dari pihak pemerintah kabupaten (Pemkab) ke pihak Pemprov.
“Jika pengelolaan kebijakan sekolah SMA dan SMK menjadi dialihkan tidak lagi oleh pemkab, kami minta kebijakan Pemkab Purwakarta tentang sekolah gratis hingga SMA terus dilanjutkan. Karena kebijakan wajib belajar 12 tahun di Purwakarta sudah lama digulirkan,” kata Dedi, kemarin.
Dedi khawatir sekolah tingkat atas kembali tidak gratis di Purwakarta. “Hal ini bisa menjadi polemik di masyarakat meskipun sudah dikelola oleh pemprov. Untuk itu sistem yang sudah berjalan di Purwakara saya harap tidak boleh berubah,”ujar bupati berpenampilan nyentrik ini.
Selain itu, lanjut dia, penyesuaian tenaga pendidik diharapkan dibuat tidak rumit. Tenaga pendidik harus disesuaikan dengan tempat tinggalnya. Jangan sampai guru yang tinggal di Bandung atau daerah luar Purwakarta ditempatkan di Purwakarta.
“Kenapa pemilihan para pendidik harus disesuaikan dengan tempat tinggalnya itu dimadkan agar mereka tidak kesiangan datang ke sekolah. Selian itu juga jika guru yang berasal di daerahnya akan lebih tau dan lebih bisa memantau anak didiknya,” tutur Dedi.


(ded)